KPK Ungkap 5 Pejabat Setingkat Menteri Belum Serahkan LHKPN

  • Whatsapp
KPK Ungkap 5 Pejabat Setingkat Menteri Belum Serahkan LHKPN

Media24jam.my.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, masih ada 21.939 penyelenggara negara (PN) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK telah menerima 356.133 LHKPN, dari total 378.072 wajib lapor atau sekitar 94,20 persen yang telah menyampaikan LHKPN.

“Rinciannya adalah bidang eksekutif tercatat 94,22 persen dari total 306.217 wajib lapor yang telah melaporkan. Bidang yudikatif tercatat 98,27 persen dari total 19.778 wajib lapor, bidang legislatif yaitu 84,84 persen dari total 20.094 wajib lapor, dan BUMN/D tercatat 97,34 persen dari total 31.983 wajib lapor,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Bacaan Lainnya

KPK juga mencatat hingga 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Menurutnya, sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.

“Pada bidang Eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga tercatat lima PN yang merupakan WL periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN,” ucap Ipi.

Sementara itu, Ipi menyampaikan pada tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Oleh karena itu, KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan.

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan mempengaruhi tingkat kepatuhan baik pada instansinya maupun secara nasional,” ucap Ali.

Ipi memastikan, KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan terlambat lapor. Dia mengimbau, penyelenggara negara pada tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/D yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN.

Hal ini sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Karena itu, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN secara jujur, benar dan lengkap.

Ipi menegaskan, pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

“PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,” tandas Ipi.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan


Dikutip dari berbagai Sumber:
Published for: MEDIA24JAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *