HRW Sebut Aturan Berbusana di Indonesia Diskriminatif untuk Perempuan

  • Whatsapp
HRW Sebut Aturan Berbusana di Indonesia Diskriminatif untuk Perempuan

Media24jam.my.id – Human Rights Watch mengeluarkan laporan bahwa aturan berbusana di Indonesia diskriminatif terhadap perempuan. Terutama, siswi sekolah, pegawai perempuan, dan perempuan yang mengunjungi kantor pemerintahan. Itulah kenapa, Human Rights Watch berharap agar SKB 3 Menteri soal pakaian seragam di sekolah negeri benar-benar bisa ditegakkan.

Laporan setebal 98 halaman, berjudul Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia itu mendokumentasikan bagaimana berbagai peraturan pemerintah mewajibkan anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab, busana Muslim yang menutupi kepala, leher, dan dada.

Bacaan Lainnya

Human Rights Watch menerangkan sejarah bermacam peraturan wajib jilbab dan bagaimana perundungan yang terjadi secara luas untuk memakai jilbab telah menyebabkan tekanan psikologis pada perempuan dan anak perempuan. Anak yang tidak patuh dengan jilbab dipaksa keluar sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan, sementara pegawai negeri perempuan, kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri untuk menghindari tuntutan terus-menerus memakai jilbab.

“Sejumlah peraturan dan kebijakan di Indonesia sudah terlalu lama memberlakukan aturan busana yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan di sekolah dan tempat kerja. Ini melanggar hak mereka untuk bebas dari pemaksaan dalam beragama,” kata Elaine Pearson dari Human Rights Watch.

Katanya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah seharusnya menghentikan berbagai praktik diskriminatif itu. Sertam membiarkan perempuan dan anak perempuan memakai apa yang mereka pilih tanpa mengorbankan hak mereka atas pendidikan atau pekerjaan.

Human Rights Watch mendokumentasikan banyak kasus saat para siswi dan guru beragama Kristen dan non-Muslim lain dipaksa memakai jilbab. Bukan hanya kejadian di Padang, Sumatera Barat yang viral itu. Sejak 2001, berbagai pemerintah daerah telah mengeluarkan lebih dari 60 peraturan untuk menegakkan apa yang mereka klaim sebagai busana Muslimah.


Dikutip dari berbagai Sumber:
Published for: MEDIA24JAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *