DPRD Kendal Gelar Rapat Paripurna dengan Dua Agenda

  • Whatsapp

MEDIA 24 JAM: DPRD Kendal Gelar Rapat Paripurna dengan Dua Agenda

*Persetujuan Bersama Tiga Raperda dan Penghentian, Pelantikan PAW Anggota Dewan

DPRD Kabupaten Kendal menggelar rapat paripurna dengan  dua agenda, Rabu (9/6/2021) di ruang Rapat Paripurna. Seperti apa?

Penulis, Winda
Editor: Abi Zhaf

TIGA dari empat rancangan peraturan daerah (Raperda) resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal. Persetujuan bersama itu dilakukan di gelar Paripurna DPRD Kendal, yang juga mengagendakan pemberhentian dan pelantikan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kendal. Tiga Raperda yang kini sah menjadi Perda itu yakni Perda tentang Kepemudaan, Pondok Pesantren, dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Kabupaten Kendal.

Sedangkan Raperda hibah dan bantuan sosial (Bansos) cukup diatur dengan menggunakan peraturan bupati (Perbup). Sebelumnya, ketiganya Raperda tersebut sudah melalui pembahasan panjang oleh Panitia Khusus 2 dan 3 DPRD dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Adapun yang dilantik dan diambil sumpahnya pada paripurna tersebut adalah Syukri Fauzi sebagai pengganti dfari Muhammad Tohir yang meninggal beberapa bulan lalu. Pelantikan PAW sudah sesuai mekanisme yang berlaku, yakni diajukan oleh partai politik anggota sebelumnya dari dapil yang sama berdasarkan urutan perolehan suara pada Pileg 2019. Syukri yang pada Pileg lalu mencalonkan dari dapil 2 dari PPP selanjutnya mengisi jabatan anggota DPRD periode 2019-2024.

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, pengesahan 3 Raperda menjadi Perda ini jadi bagian inisiatif DPRD Kabupaten Kendal dan semangat yang diusung dewan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Perda ini nantinya dapat menjadi acuanbersama agar Pemerintah Kendal lebih bisa hadir dalam membantu kemajuan masyarakat dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung.

 

“Adanya tiga Perda ini, ke depan Pemerintah Kendal lebih bisa hadir agar keinginan-keinginan masyarakat tentang kemajuan Kendal ke depan bisa terwujud,”katanya.

Makmun mengungkapkan, seperti halnya Perda Pondok Pesantren nantinya bisa menjadi payung hukum diperlukannya kehadiran pemerintah agar ikut serta mengembangkan dan memajukan pesantren yang ada di Kendal. Sementara Perda Kepemudaan, menjadi satu sentuhan agar pemerintah bisa memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap pemuda Kendal.

“Pembahasan Raperda melalui pembahasan yang mendalam di 2 panitia khusus (pansus). Mendapatkan fasilitasi juga dari Gubernur Jateng,” terangnya.

Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, dengan disahkannya 3 Raperda dari 4 Raperda yang sudah dibahas tim pansus akan ditindak lanjuti dengan Perbup. Adapun nantinya 3 Perda yang sudah disahkan ini dapat menjadi acuan dalam membangun Kendal lebih maju lagi.

“Terima kasih kepada tim panitia khusus dan semua pihak yang terlibat atas disahkannya 3 Raperda ini. Pembangunan Kendal ke depan semoga bisa lebih maju lagi,” harapnya. (adv/*)

Pos terkait