Fraksi PKB Minta Pembahasan Tujuh Raperda Ditunda – MEDIA24JAM

  • Whatsapp

MEDIA 24 JAM: Fraksi PKB Minta Pembahasan Tujuh Raperda Ditunda

MEDIA24JAM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pembahasan tujuh Rencana Peraturan Daerah (Raperda) agar ditunda. Pembahasan Raperda disebut terkesan terburu-buru.

“Tujuh Raperda tersebut kami fraksi PKB merekomendasikan agar titunda dulu dan jangan dulu dibahas di tahap selanjutnya,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai PKB, Anwar Sadad kepada MEDIA24JAM, Selasa (1/06/2021).

Ketujuh Raperda tersebut diantaranya tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Agro Sukabumi Mandiri dan Perumda BPR Sukabumi, Raperda tentang pengelolaan zakat, penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kemudian Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, dan pemilihan kepala desa.

Anwar mengatakan pembahasan tuju Raperda tersebut terkesan terburu-buru. Lagi pula, Raperda masih dalam tahapan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal lain yang menyulut rekomendasi penundaan adalah jajaran direksi dan struktur kepengurusan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) baru, belum definitif. Dikhawatirkan nantinya ketika Peraturan daerah ini tidak akomodatif, sehingga harus mengubah kembali Perdanya.

“Secara pendekatan teknokratisnya penyusunan raperda, aspirasi dari jajaran direksinya harus tersuarakan di pansus atau panja ketika pembahasan. Logikanya gak nyambung, hari ini direksinya belum ada nanti ketika pas pembahasan bagaimana?, walaupun ada bagian hukum yang memiliki wewenang mewakili eksekutif namun menurut pandangan kami tetap itu kurang elegan dan ruhnya akan berbeda, saya harap bisa sabar dulu,” jelasnya.

Menurut Anwar, rancangan perda saat ini dengan kepengurusan yang baru harus berkesuaian dengan kelembagaan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai 2026, sementara perda nya akan diubah dalam waktu bersamaan.

“Fraksi PKB juga beranggapan struktur kepengurusan Perumda yang  baru, juga belum jelas karena hingga saat rapat Bapemperda dalam tahapan Propemperda 2021 bulan Desember 2020 belum terpilihnya direksi, dan atau pengurusan  lain yang baru di Perumda dimaksud.  karena dihawatirkan rancangan dimaksud belum sesuai dengan cita -cita dan harapan kepengurusan yang baru,” tandasnya.

Reporter: Ilham Nugraha | Redaktur: Mohammad Noor

Pos terkait