Alemako Gelar Aksi Desak Kejati Sultra usut Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra

  • Whatsapp

MEDIA 24 JAM: Alemako Gelar Aksi Desak Kejati Sultra usut Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra

Foto : Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (Alemako) Sulawesi Tenggara saat menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kejati Sultra


Kendari Sultra, Sangfajarnews.com – Koordinator Wilayah Aliansi Pemuda
dan Mahasiswa Anti Korupsi (Alemako) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Aksi Unjuk Rasa
terkait adanya indikasi Tindak Pidana
Korupsi berupa Mark
Up anggaran pengadaan Tower/Tandon di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2020 di Kejaksan Tinggi (Kejati) Sultra.

 

Anang
Koordinator Lapangan Alemako Sultra dalam keterangan presnya, menerangkan bahwa
dalam rangka penanganan dampak social, dampak ekonomi dan dampak kesehatan akibat
wabah Virus Corona (Covid-19) tahun 2020 di Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan
rujukan Permendagri dan Permenkeu, Tahun 2020 Pemerintah Daerah melakukan
Refocusing dan Realokasi APBD Tahun 2020. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Sultra merefokusing APBD/DPA tahun 2020 sebesar Rp. 40.000.000.000, salah satu focus
pengalokasian anggaran dari hasil Refocusing melalui Biaya Tidak Terduga tahun
2020.

 

Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permintaan untuk Pengadaan Tower/Tandom beserta
acsesoriesnya sebanyak 1000 set dengan harga /set sebesar Rp. 7.500.000.
Setelah dilaksanakannya negosiasi harga dengan pihak penyedia yang telah di
Asistensi oleh instansi terkait maka ditetapkan harga /set Pengadaan
Tandon/tower  yang diperuntukkan bagi SMA/SMK/SLB
sederajat tersebar se Sulawesi tenggara adalah sebesar Rp. 6.325.000/set atau sebesar
Rp. 6.325.000.000,- tertera di Pertanggung Jawaban penggunaan Dana.

 

Berdasarkan
hasil konfirmasi Alemako Sultra dengan pihak penyedia, Anang mengatakan tersampaikan
harga per setnya untuk pengadaan tendon 600 Lt adalah sebesar Rp. 6.325.000/set
termasuk biaya pendistribusian.

 

“Satuan
harga per setnya untuk pengadaan tendon 600 Lt adalah sebesar Rp. 6.325.000/set
termasuk biaya pendistribusian,” kata Anang, Senin (19/4/2021).

 

Dan
berdasarkan hasil investigasi Alemako Sultra dilapangan, Anang menambahkan bahwa
kuat dugaan telah terjadi Mark Up anggaran pengadaan Tower/Tandon di Dinas Pendidikandan
Kebudayaan Provinsi Sultra Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pihak Penyedia bersama-sama
dengan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Propinsi Sultra AL.

 

“Kami
menduga kuat telah terjadi Mark Up anggaran pengadaan Tower/Tandon di Dinas Pendidikandan
Kebudayaan Provinsi Sultra Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pihak Penyedia berkerja
sama dengan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Propinsi Sultra saudara AL,”.

  

Anang
juga menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra telah membentuk
Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan dana Covid-19 Pemerintah Sultra tahun 2020
namun sampai saat ini tidak ada hasil yang disampaikan secara transparan kepada
masyarakat.

 

“Pansus
telah dilakukan oleh DPRD Sultra tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang
disampaikan di masyarakat Sultra secara terbuka,” pungkasnya.

.

Alemako
Sultra juga membawa 4 sikap sebagai pernyataan sikap mereka kepada Kejati
Sultra dan sikap itu sebagai berikut:

1. Mendesak Kepala Kejati Sultra untuk melakukan
Pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra
Saudara AL terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tandon/tower tempat cuci
tangan yang tersebar di Seluruh SMA/SMK/SLB Se-Sulta tahun 2020 yang
mengakibatkan kerugian Negara mencapai miliaran rupiah

2.    

     2. Mendesak Kepala Kejati Sultra untuk melakukan
Pemanggilan kepada Pemilik Proyekdan Perusahaan Penyedia Pengadaan Tandon/tower
tempat cuci tangan yang tersebar di Seluruh SMA/SMK/SLB Se-Sultra tahun 2020
yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai miliaran rupiah

   

    3. Mendesak Kepala Kejati Sultra untuk melakukan
penyelidikan menyeluruh dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tandon/tower tempat
cuci tangan yang tersebar di seluruh SMA/SMK/SLB Se-Sulawesi Tenggara tahun
2020 yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai miliaran rupiah

4.    

     4. Mendesak PANSUS Dana Covid-19 DPRD
Sultra untuk menyampaikan secara terbuka hasil kerjanya khususnya penggunaan
Dana Refocusing di Dinas Pendidikandan Kebudayaan Provinsi SultraTahun 2020.

 

Aksi
unjuk rasa yang dilakukan oleh Alemako Sultra di Kejati Sultra adalah bentuk
partisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.**

 

Laporan
: Adhar.

Editor    : Adhar. 

Pos terkait